TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT MENURUT PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT KASTALA, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM)

Abstrak
 Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kemanfaatan. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa para pihak terlibat dalam pengelolaan keuangan desa adat unsur akuntabilitas transparansi, sehingga akhirnya bermuara pembangunan lebih maju. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait implementasi transparansi Kastala, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian digunakan menyusun adalah hukum empiris. bersifat deskriptif-kualitatif. data selain menggunakan primer juga sekunder. Teknik pengumpulan melalui lapangan, sedangkan sekunder diperoleh kepustakaan. Hasil menunjukkan Kastala telah melaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Pada selalu melibatkan Krama (masyarakat) merencanakan program-program prioritas akan dilaksanakan. Bendesa beserta jajarannya menginformasikan kepada agar mengetahui sejauhmana penggunaan dana berapa jumlah dipergunakan. Serta pertanggungjawaban, setiap kegiatan dilakukan didokumentasikan dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai teknis Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Bali, kemudian disampaikan saat paruman (rapat) adat.
 
 Kata Kunci: Transparansi, Akunatbilitas, Pengelolaan, Adat